| Judul | Laporan pengkajian privatisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota / Departemen Pertanian |
| Pengarang | Departemen Pertanian |
| EDISI | Cet. I |
| Penerbitan | Jakarta : Departemen Pertanian, 2011 |
| Deskripsi Fisik | vi, 122 p. :ilus. ;26 cm |
| Subjek | Penyuluh Pertanian |
| Abstrak | Salah satu pengaruh besar pelaksanaan otonomi daerah terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian, antara lain adalah lahirnya gagasan tentang privatisasi penyelenggaraan penyuluhan. Besarnya pengaruh tersebut antara lain terjadi akibat adanya perubahan susunan kelembagaan di daerah serta perubahan kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Gagasan tersebut perlu diperjelas, terutama dengan beragamnya kepentingan yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan pertanian. Pengkajian bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk privatisasi yang mungkin dikembangkan, mengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat privatisasi penyuluhan pertanian, dan merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat mendorong privatisasi penyuluhan pertanian serta merumuskan kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong proses privatisasi penyuluhan pertanian di daerah. |
| Catatan | tidak tercantum no ISBN di Rak Penyuluhan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 4013/BBPP/H/10 | 631.117.2 PUS l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000107 | ||
| 005 | 20231127091959 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231127###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0322000002 |
| 082 | # | # | $a 631.117.2 |
| 084 | # | # | $a 631.117.2 PUS l |
| 110 | 2 | # | $a Departemen Pertanian |
| 245 | 1 | # | $a Laporan pengkajian privatisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota /$c Departemen Pertanian |
| 250 | # | # | $a Cet. I |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Departemen Pertanian,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a vi, 122 p. : $b ilus. ; $c 26 cm |
| 500 | # | # | $a di Rak Penyuluhan |
| 500 | # | # | $a tidak tercantum no ISBN |
| 520 | # | # | $a Salah satu pengaruh besar pelaksanaan otonomi daerah terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian, antara lain adalah lahirnya gagasan tentang privatisasi penyelenggaraan penyuluhan. Besarnya pengaruh tersebut antara lain terjadi akibat adanya perubahan susunan kelembagaan di daerah serta perubahan kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Gagasan tersebut perlu diperjelas, terutama dengan beragamnya kepentingan yang mewarnai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan pertanian. Pengkajian bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk privatisasi yang mungkin dikembangkan, mengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat privatisasi penyuluhan pertanian, dan merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat mendorong privatisasi penyuluhan pertanian serta merumuskan kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong proses privatisasi penyuluhan pertanian di daerah. |
| 650 | # | 4 | $a Penyuluh Pertanian |
| 990 | # | # | $a 4013/BBPP/H/10 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :