
Judul | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara |
Pengarang | Republik Indonesia |
Penerbitan | Jakarta : CV Eko Jaya, 2003 |
Deskripsi Fisik | xx, 446 p. ;21 cm. |
Subjek | Keuangan Negara - Undang-Undang dan Peraturan |
Abstrak | Buku ini menguraikan prinsip dan regulasi terkait pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, buku ini dilengkapi dengan pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan APBN, akuntabilitas kinerja, penertiban rekening, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip tata kelola yang baik. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
bC1168 | 336 (094.5) IND u | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003867 | ||
005 | 20250227032139 | ||
008 | 250227###########################|#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-121900000003867 |
082 | # | # | $a 336.1 |
084 | # | # | $a 336.1 IND u |
110 | 0 | # | $a Republik Indonesia |
245 | 1 | # | $a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara |
260 | # | # | $a Jakarta :$b CV Eko Jaya,$c 2003 |
300 | # | # | $a xx, 446 p. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Buku ini menguraikan prinsip dan regulasi terkait pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, buku ini dilengkapi dengan pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan APBN, akuntabilitas kinerja, penertiban rekening, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip tata kelola yang baik. |
650 | 4 | $a Keuangan Negara - Undang-Undang dan Peraturan | |
990 | # | # | $a bC1168 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :