Cite This        Tampung        Export Record
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pengarang Republik Indonesia
Penerbitan Jakarta : CV Eko Jaya, 2003
Deskripsi Fisik xx, 446 p. ;21 cm.
Subjek Keuangan Negara - Undang-Undang dan Peraturan
Abstrak Buku ini menguraikan prinsip dan regulasi terkait pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, buku ini dilengkapi dengan pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan APBN, akuntabilitas kinerja, penertiban rekening, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
bC1168 336 (094.5) IND u Dapat dipinjam Pusat - Ruang Baca Umum Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000003867
005 20250227032139
008 250227###########################|#ind##
035 # # $a 0010-121900000003867
082 # # $a 336.1
084 # # $a 336.1 IND u
110 0 # $a Republik Indonesia
245 1 # $a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
260 # # $a Jakarta :$b CV Eko Jaya,$c 2003
300 # # $a xx, 446 p. ; $c 21 cm.
520 # # $a Buku ini menguraikan prinsip dan regulasi terkait pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, buku ini dilengkapi dengan pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan APBN, akuntabilitas kinerja, penertiban rekening, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip tata kelola yang baik.
650 4 $a Keuangan Negara - Undang-Undang dan Peraturan
990 # # $a bC1168
Content Unduh katalog