na INLIS000000000008152 20240402093855 0010-1021002986 ta 240402 g 0 ind 382 382 PUS p Penyusunan Bahan Advokasi Delegasi Indonesia dalam Perundingan Multilateral / Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian X, 276p. : ill. ; 30 cm Perundingan Multilateral Kebijakan Pertanian Hutabarat, Budiman Sawit, M. Husein Rahmanto, Bambang Supriyati Purba, Helena J. Setyanto, Adi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian rdacontent rdamedia rdacarrier Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2004 979-3556-43-9 Isu perdagangan internasional dalam bidang pertanian sangat kompleks dan dinamis. Telah banyak dilakukan perundingan-perundingan baik di tingkat menteri antar negara maupun pejabat yang lebih tinggi untuk mencapai kesepakatan dalam bidang perdagangan. Namun sering kali perundingan tersebut mengalami kebuntuan. Masing-masing kelompok negara memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Indonesia telah meratifikasi perjanjian dalam Organisasi Perdagangan Dunia/OPD atau World Trade Organization/WTO sebagai kesepakatan yang mengatur perdagangan multilateral melalui UU No.7 tahun 1944 tentang pengesahan Perjanjian Pembentukan OPD. Sebagai akibatnya, Indonesia berkewajiban menerapkan perjanjian-perjanjian OPD yang bertujuan menciptakan liberalisasi perdagangan multilateral yang adil dan terbuka. Berhubung lingkungan strategis yang terjadi di dalam dan di luar perekonomian dan politik Indonesia ini berkembang secara dinamis dan terjadwal, adalah sangat diperlukan masukan informasi dan data tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu dilakukan dan antisipasi kebijakan yang harus dirumuskan oleh para penentu kebijakan di sektor pertanian dan oleh para juru runding atau delegasi negara di berbagai forum perundingan. https://repository.pertanian.go.id/items/89e514b0-c283-4f9f-8811-d6847a5c1310 http://serverlib/ebookpsekp/template/pustaka1/publikasi/pdf/psekp/tematik2005_2bhb.pdf 1212/PSEKP/2024 PSE 607