Cite This        Tampung        Export Record
Judul Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengarang Presiden Republik Indonesia
Presiden Republik Indonesia
Penerbitan Jakarta Presiden Republik Indonesia 2025
Deskripsi Fisik 50 hlm.20 cm.
Subjek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bahasa Indonesia
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
1301 658.7 Bir P Dapat dipinjam Perpustakaan BPTU Denpasar - Ruang Baca Cabang Pulukan Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000001056
008 # # ###################################ind##
035 # # $a 0010-0725000005
082 # # $a 658
084 # # $a 658.7 Pre P
100 # # $a Presiden Republik Indonesia
110 # # $a Presiden Republik Indonesia
245 # # $a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
260 # # $a Jakarta $b Presiden Republik Indonesia $c 2025
300 # # $a 50 hlm. ; $c 20 cm.
650 # # $a Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
990 # # $a 1301/BPTU/2025
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 : Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 : Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 : Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Drs. R. Sulaeman; Yahya; R. Suyanto dkk KEPPRES 17 TAHUN 2000 dan KEPPRES 18 TAHUN 2000 : Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah / Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 : Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara / Presiden Republik Indonesia Show More