02117     2200313   4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020001800100082001100118084001700129100001400146245008200160250001400242300002900256110002500285240000600310520125100316651002501567740005301592264007601645336002101721337001601742338001801758246000601776856000601782990001501788INLIS00000000000041920210504021349  a0010-0521000042ta210504                g          0 ind    a979-3871-19-9  a633.74  a633.74 DEP p  ePengarang1 aProspek dan Arahan Pengembangan Agribisnis Kakao :b- /cDepartemen Pertanian  aCetakan I  a26 :bilus ;c15 x 21 cm0 aDepartemen Pertanian  a-   701 juta.

Perkebunan kakao Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak awal tahun 1980-an dan pada tahun 2002, areal perkebunan kakao Indonesia tercatat seluas 914.051 ha dimana sebagian besar (87,4%) dikelola oleh rakyat dan selebihnya 6,0% perkebunan besar negara serta 6,7% perkebunan besar swasta. Jenis tanaman kakao yang diusahakan sebagian besar adalah jenis kakao lindak dengan sentra produksi utama adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Disamping itu juga diusahakan jenis kakao mulia oleh perkebunan besar negara di Jawa Timur dan Jawa Tengah.aPROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS:
Kakao

Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri. Pada tahun 2002, perkebunan kakao telah menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi sekitar 900 ribu kepala keluarga petani yang sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta memberikan sumbangan devisa terbesar ke tiga sub sektor perkebunan setelah karet dan kelapa sawit dengan nilai sebesar US 4aDepartemen Pertanian  aProspek dan Arahan Pengembangan Agribisnis Kakao  ajakarta :bBdan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian,c2005  2rdacontentateks  2rdamediaa-  2rdacarriera-  a-  a-  a642/H/2008