|
505
|
#
|
#
|
$a Permasalahan pangan yang harus diantisipasi dengan program pembangunan di sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan suatu tantangan bahwa program proyek yang semakin kompleks harus diformulasikan dengan baik dan dikelola dengan lebih efektif, sehingga tujuan dan sasaran proyek dapat dicapai. Namun demikian, dari berbagai pengalaman di masa lalu, berbagai aspek pelaksanaan proyek belum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, antara lain
1. Dalam proses perencanaan, target group maupun lokasi proyek belum diidentifikasi secara jelas, sehingga setelah DIP/PO diterbitkan kemudian baru dicari lokasi maupun target groupn??.
2. Sumberdaya yang dialokasikan terkadang kurang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan. Hal ini terjadi karena kegiatan disusun dengan baku standar nasional, sehingga tidak sesuai dengan keadaan di lapangan (lokalita).
3. Kombinasi proses perencanaan dari atas ke bawah (top down) dan bawah ke atas (Bottom up) yang kurang seimbang, sehingga permasalahan dan banyak usulan kegiatan proyek yang sebenarnya dibutuhkan di lapangan tidak terakomodasikan dalam DIP.
4. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan struktural dan fungsional instansi pemerintah dan belum memenuhi kebutuhan nyata masyarakat petani secara spesifik.
Sejalan dengan proses desentralisasi dan usaha-usaha untuk menyempurnakan, menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan pembangunan di subsektor tanaman pangan dan hortikultura, maka proses perencanaan dimasa yang akan datang akan lebih ditekankan kepada proses perencanaan yang berasal dari bawah yang sejalan dengan konteks perencanaan pembangunan secara nasional. Dengan demikian agar perencanaan proyek dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi yang lengkap pada setiap wilayah pengembangan pertanian.
Proses perencanaan yang dilakukan di daerah juga dimaksudkan untuk memberdayakan unsur perencanaan yang ada di daerah. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas maupun kuantitas petugas perencanaan, baik yang ada di propinsi maupun yang ada di kabupaten. Untuk maksud tersebut, maka disusunlah Pedoman Perencanaan Program/Proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan prinsip perencanaan dari atas/Pusat dapat memberikan arah dan bingkai program/proyek sedangkan perencanaan dari bawah dapat melahirkan isi dan materi program proyek sesuai kapasitas, potensi, masalah dan kegiatan yang diperlukan di lapangan.
|
