
Judul | Prosedur gugatan cerai / Budi Susilo |
Pengarang | Susilo |
EDISI | Cet. I |
Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007 |
Deskripsi Fisik | 152 p. :ilus. ;19 cm |
ISBN | 979-3418-71-0 |
Subjek | Perceraian Susilo |
Abstrak | Prosedur rosedur hhukum yang harus dilalui dalam mengurus gugatan cerai memang terbilang panjang. Mulai dari mengurus surat permohonan perceraian, mendaftarkannya di panitera pengadilan, menyiapkan bukti-bukti serta saksi, hingga menjalani proses persidangan di pengadilan. Selain itu, juga harus mengacu pada sejumlah peraturan atau kebijakan yang mengatur soal perceraian itu sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembahasan terbagi dalam beberapa bagian. Pembahasan alasan dan syarat pengajuan gugatan cerai, tahap pengajuan gugatan cerai, tata cara perceraian di pengadilan, hak asuh anak, dan ketentuan pembagian harta gono-gini. |
Catatan | di Rak Peraturan |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2514/BBPP/B/07 | 314.554 SUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000236 | ||
005 | 20240624014407 | ||
007 | ta | ||
008 | 240624###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-3418-71-0 |
035 | # | # | $a 0010-0822000002 |
082 | # | # | $a 314.554 |
084 | # | # | $a 314.554 SUS p |
100 | 1 | # | $a Susilo |
245 | 1 | # | $a Prosedur gugatan cerai /$c Budi Susilo |
250 | # | # | $a Cet. I |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka Yustisia,$c 2007 |
300 | # | # | $a 152 p. : $b ilus. ; $c 19 cm |
500 | # | # | $a di Rak Peraturan |
520 | # | # | $a Prosedur rosedur hhukum yang harus dilalui dalam mengurus gugatan cerai memang terbilang panjang. Mulai dari mengurus surat permohonan perceraian, mendaftarkannya di panitera pengadilan, menyiapkan bukti-bukti serta saksi, hingga menjalani proses persidangan di pengadilan. Selain itu, juga harus mengacu pada sejumlah peraturan atau kebijakan yang mengatur soal perceraian itu sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembahasan terbagi dalam beberapa bagian. Pembahasan alasan dan syarat pengajuan gugatan cerai, tahap pengajuan gugatan cerai, tata cara perceraian di pengadilan, hak asuh anak, dan ketentuan pembagian harta gono-gini. |
600 | 1 | 4 | $a Susilo |
650 | # | 4 | $a Perceraian |
990 | # | # | $a 2514/BBPP/B/07 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :