Cite This        Tampung        Export Record
Judul Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan presiden republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah / CV Eko Jaya
EDISI Cet. 3
Penerbitan Jakarta : Eko Jaya, 2004
Deskripsi Fisik viii, 280 hlm.; ill.: 21 cm.
Subjek UNDANG_UNDANG
PENGADAAN
Abstrak Buku ini menyajikan dokumen hukum krusial yang menandai fase penting dalam reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia. Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 2004 hadir sebagai instrumen penyempurnaan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003, yang merupakan landasan utama dalam menciptakan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan kompetitif. Himpunan ini merupakan referensi wajib bagi pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia pengadaan, penyedia barang/jasa, serta aparat pengawas fungsional. Dengan memahami detail perubahan dalam regulasi ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menjalankan proses pengadaan yang lebih efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum guna mendukung kelancaran pembangunan nasional.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
740 343 KEP Dapat dipinjam Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku - Ruang Baca Umum Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000000602
005 20260227091748
008 260227################g##########0#ind##
035 # # $a 0010-0421000602
041 $a id
082 # # $a 343
084 # # $a 343 KEP
090 $a 343 KEP
245 # # $a Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan presiden republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah /$c CV Eko Jaya
250 # # $a Cet. 3
260 # # $a Jakarta :$b Eko Jaya,$c 2004
300 # # $a viii, 280 hlm.; ill.: 21 cm.
520 # # $a Buku ini menyajikan dokumen hukum krusial yang menandai fase penting dalam reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia. Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 2004 hadir sebagai instrumen penyempurnaan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003, yang merupakan landasan utama dalam menciptakan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan kompetitif. Himpunan ini merupakan referensi wajib bagi pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia pengadaan, penyedia barang/jasa, serta aparat pengawas fungsional. Dengan memahami detail perubahan dalam regulasi ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menjalankan proses pengadaan yang lebih efektif, efisien, dan memiliki kepastian hukum guna mendukung kelancaran pembangunan nasional.
650 # 4 $a PENGADAAN
650 4 $a UNDANG_UNDANG
990 # # $a 740
Content Unduh katalog