Cite This        Tampung        Export Record
Judul UU RI no 5 th 1979 tentang pemerintahan desa dan pokok-pokok pemerintahan di daerah
Penerbitan Semarang : Aneka Ilmu, 1983
Deskripsi Fisik 104 hlm, ill.; 21 cm.
Subjek UNDANG-UNDANG
DESA
DAERAH
Abstrak Buku ini membahas secara komprehensif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini merupakan landasan hukum penting dalam sejarah administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa pada era Orde Baru. Kajian ini menganalisis struktur dan substansi UU No. 5 Tahun 1979, termasuk pembagian wewenang, hak, dan kewajiban antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Fokus utama diberikan pada konsep keseragaman bentuk dan susunan organisasi desa di seluruh Indonesia, serta peran desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Tidak ada kode yang sesuai
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
1931 352 UND Dapat dipinjam Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku - Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000000596
005 20250611010502
008 250611################g##########|#ind##
035 # # $a 0010-0421000596
041 $a id
082 # # $a 352
084 # # $a 352 UU
090 $a 352 UND
245 # # $a UU RI no 5 th 1979 tentang pemerintahan desa dan pokok-pokok pemerintahan di daerah
260 # # $a Semarang :$b Aneka Ilmu,$c 1983
300 # # $a 104 hlm, ill.; 21 cm.
520 # # $a Buku ini membahas secara komprehensif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini merupakan landasan hukum penting dalam sejarah administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa pada era Orde Baru. Kajian ini menganalisis struktur dan substansi UU No. 5 Tahun 1979, termasuk pembagian wewenang, hak, dan kewajiban antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Fokus utama diberikan pada konsep keseragaman bentuk dan susunan organisasi desa di seluruh Indonesia, serta peran desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
650 # 4 $a DAERAH
650 # 4 $a DESA
650 4 $a UNDANG-UNDANG
990 # # $a 1931
Content Unduh katalog