
Judul | UU RI no 5 th 1979 tentang pemerintahan desa dan pokok-pokok pemerintahan di daerah |
Penerbitan | Semarang : Aneka Ilmu, 1983 |
Deskripsi Fisik | 104 hlm, ill.; 21 cm. |
Subjek | UNDANG-UNDANG DESA DAERAH |
Abstrak | Buku ini membahas secara komprehensif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini merupakan landasan hukum penting dalam sejarah administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa pada era Orde Baru. Kajian ini menganalisis struktur dan substansi UU No. 5 Tahun 1979, termasuk pembagian wewenang, hak, dan kewajiban antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Fokus utama diberikan pada konsep keseragaman bentuk dan susunan organisasi desa di seluruh Indonesia, serta peran desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1931 | 352 UND | Dapat dipinjam | Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku - | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000596 | ||
005 | 20250611010502 | ||
008 | 250611################g##########|#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0421000596 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 352 |
084 | # | # | $a 352 UU |
090 | $a 352 UND | ||
245 | # | # | $a UU RI no 5 th 1979 tentang pemerintahan desa dan pokok-pokok pemerintahan di daerah |
260 | # | # | $a Semarang :$b Aneka Ilmu,$c 1983 |
300 | # | # | $a 104 hlm, ill.; 21 cm. |
520 | # | # | $a Buku ini membahas secara komprehensif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini merupakan landasan hukum penting dalam sejarah administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam mengatur hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa pada era Orde Baru. Kajian ini menganalisis struktur dan substansi UU No. 5 Tahun 1979, termasuk pembagian wewenang, hak, dan kewajiban antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Fokus utama diberikan pada konsep keseragaman bentuk dan susunan organisasi desa di seluruh Indonesia, serta peran desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. |
650 | # | 4 | $a DAERAH |
650 | # | 4 | $a DESA |
650 | 4 | $a UNDANG-UNDANG | |
990 | # | # | $a 1931 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :